PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang
Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan nasional merupakan
factor penentu dalam memberhasilkan pembangunan terutama
menyangkut pengembangan
sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk
mentransformasikan sumber daya alam
menjadi potensi daerah, diperlukan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai alat utama. Dengan penggalian
sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dapat menata masa depan
yang lebih baik
dan lebih percaya diri
atas kemampuan, kemandirian
dan keunggulan yang dimiliki
dengan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi, dan mengembangkan diri terhadap segala perubahan
merupakan kunci bagi keberhasilan pelaksanaan pemerintah
dan pembangunan daerah. Untuk mempercepat keberhasilan
pembangunan masyarakat
diperlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang sesuai dengan kondisi dan
karakteristik daerahnya. Dalam
penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
perlu peningkatan inovasi di berbagai bidang. Sumber daya manusia merupakan modal dasar yang harus dikembangkan dan
diarahkan agar bisa mencapai tujuan
yang diharapkan.
Sumber
daya manusia mempunyai
peran
utama
dalam
setiap
kegiatan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan,
tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal kegiatan organisasi tidak akan
terselesaikan dengan baik. Dalam melaksanakan tugas pokok, tanggung
jawab dan wewenang dalam bidang
kegiatannya, diperlukan
sumber daya manusia yang
senantiasa berkualitas,
berdedikasi tinggi dan profesional sehingga mampu
memberikan sumbangan yang berarti bagi
organisasi.
Sebuah organisasi yang
memiliki banyak tugas memerlukan sumber daya manusia dengan
latar belakang pendidikan dan
kemampuan
yang
sesuai dengan
aktifitas kegiatan organisasi
yang
dijalankan. Pemerintah
daerah
berkewajiban meningkatkan mutu dan kualitas kelembagaannya
dengan melakukan
peningkatan kemampuan aparatur pemerintahannya mulai dari
staf sampai pimpinan. Kecepatan
dan kecermatan perlu selalu ditingkatkan oleh para pegawai,
sehingga dari kombinasi
ini diharapkan
dapat
terus memperbaiki kinerja
agar semakin baik yang akan
menguntungkan pegawai itu sendiri, pimpinan
dan organisasinya.
Berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara,
Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi
Sumatera
Utara
mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya,
ekonomi dan pembangunan,
sumber daya alam dan maritim serta tugas
pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan
fungsi
:
a. Perumusan kebijakan
teknis
dibidang pemerintahan, kemasyarakatan, sosial
budaya, ekonomi dan pembangunan, sumber daya alam dan maritim;
b. Pemberian dukungan
atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sosial budaya,
ekonomi dan pembangunan serta sumber
daya alam dan maritim;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang
penelitian dan pengembangan;
d. Pelaksanaan tugas pembantuan
dibidang penelitian dan pengembangan;
e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
f. Pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh Gubernur
sesuai tugas dan fungsinya.
Setiap organisasi
senantiasa membutuhkan pegawai
dalam
menjalankan
kegiatan operasionalnya. Mengingat pegawai merupakan aset penting
organisasi, maka banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan
kinerja. Sebagai upaya
untuk melihat perkembangan
kinerja pegawai, setiap organisasi harus mengetahui
terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai.
Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.
Tercapainya kinerja yang baik
ini tidak
terlepas dari kualitas
sumber daya manusia yang baik pula. Setiap pegawai yang
bekerja memiliki
latar belakang yang berbeda, sehingga
dibutuhkan strategi dalam menyatukan
persepsi terhadap tujuan
organisasi yang ingin dicapai.
Penyelenggara
pemerintah
saat ini harus bisa
lebih menekankan
efisiensi,
kecepatan dan
profesionalisme dalam
pelaksanaan tugasnya. Perubahan arus teknologi informasi yang
semakin
cepat
harus diimbangi
dengan
kemampuan aparaturnya. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah
dalam penguasaan teknologi ini memerlukan dukungan
sarana dan prasarana yang memadai agar dapat
menunjang pencapaian tujuan instansi.
Permasalahan yang
mendasar saat ini
adalah bagaimana upaya
untuk mendorong kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
(BPP Provsu) agar dapat melaksanakan tugasnya, mengingat bahwa
hasil penelitian
dan pengembangan yang dilakukan
menjadi
salah satu rekomendasi
yang penting bagi kepala daerah
dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah di Provinsi
Sumatera Utara. Melihat fungsi dan tugasnya,
komposisi sumber daya manusia yang
ada sangat dibutuhkan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi
yang mampu
bekerja dibidangnya dalam melaksanakan tugas-tugas
pembinaan dan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan.
Banyak faktor
yang
mengakibatkan belum efektifnya
BPP
Provsu
sebagai
suatu lembaga yang berfungsi melakukan koordinasi,
pembinaan dan pelaksanaan penelitian di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara. Tingkat pendidikan
pegawai yang
ada
belum dapat dimanfaatkan dalam mendukung
pelaksanaan kegiatan.
Pada BPP Provsu ini diperlukan
pegawai yang mampu membangun
jaringan dan komunikasi yang baik antar lembaga – lembaga penelitian dan pengembangan serta stake
holder
terkait dimana pada beberapa kegiatan
ada
juga melakukan
penelitian, sehingga diperlukan juga pegawai yang mampu melaksanakannya.
Komposisi
pegawai yang mengisi
formasi personalia di BPP Provsu
saat ini banyak yang memiliki tingkat pendidikan
yang cukup tetapi kurang sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga menyulitkan pegawai itu untuk dapat menyesuaikan
ilmu yang dia
miliki dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Pegawai yang memiliki kemampuan
dan pengalaman yang
cukup
dalam
hal penelitian
dan pengembangan sangat cocok
dan dibutuhkan untuk mendukung kegiatan BPP Provsu. Tingkat
pendidikan yang sesuai dengan
deskripsi pekerjaan pegawai tersebut akan sangat mendukung kinerja pegawai ke arah yang lebih baik.
Hal ini mendorong pegawai agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih baik sesuai dengan bidang kerjanya yang akan menunjang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
Fasilitas kerja yang dimiliki oleh BPP Provsu
saat
ini
juga
belum begitu mendukung karena masih kurangnya sarana dan prasarana seperti
perpustakaan, internet,
media informatika, ruang
kerja,
alat komunikasi, alat transportasi dan berbagai sarana pendukung lainnya. Ruang kerja dan perlengkapan
kantor yang baik sangat mendukung kenyamanan pegawai
yang akan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dalam bekerja. Kurangnya ruang perpustakaan yang representatif untuk
menjadi tempat membaca dengan dilengkapi referensi
buku-buku ilmiah, jurnal,
media inovasi, buku
perundang-undangan dan peraturan-peraturan
lainnya yang menunjang kegiatan.
Sarana media informatika berupa jaringan internet dan komputer yang ada juga
belum menjangkau
kesemua komputer
pegawai yang
ada
di
masing-masing bagian/bidang, sehingga
tidak semua pegawai bisa mengakses
dan memanfaatkan
jaringan internet yang ada. Masih terbatasnya jaringan internet ini menjadi salah satu kendala kurang maksimalnya kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Alat
komunikasi dan alat transportasi yang ada juga masih
kurang, sehingga terkadang terkendala
saat melakukan pengambilan data
atau
tugas – tugas ke luar daerah.
Kebijakan pimpinan
juga
menjadi penunjang
kelancaran penyelenggaraan kegiatan penelitian. Kebijakan
ini bisa menyangkut
disiplin
dan
peraturan kerja.
Kebijakan untuk memberikan
kesempatan
dan perlakuan yang sama
bagi
setiap pegawai dalam engembangkan kemampuannya yang akan meningkatkan
kualifikasinya, sehingga
dapat melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dengan baik sesuai
dengan
standar dan ketentuan
yang ada. Kebijakan pimpinan
yang kondusif ini diartikan adanya
aturan yang mendukung kemajuan
kemampuan
individu dalam mengembangkan kemampuannya.
Pimpinan saat ini belum begitu mengakomodir kemauan semua pegawai
dalam memberdayakan kemampuan masing-masing untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
sehingga ada pegawai yang masih merasa diskrimanitif dalam hal pembagian tugas.
Masih kurangnya kesempatan
yang diberikan
pimpinan dalam mengembangkan
karirnya, dimana ada pegawai
yang merasa sudah layak
untuk berkarir ke jenjang
yang lebih
tinggi, tapi
tidak
dipromosikan.
Hal
ini
terkadang membuat
pegawai menjadi
malas dan kurang termotivasi untuk
bekerja,
sehingga menimbulkan
kemerosotan kinerja pegawai tersebut. Adanya konflik-konflik yang muncul
antar pegawai dikarenakan
perbedaan pendapat maupun masalah lain dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dikantor.
Kebijakan dalam memberikan
jaminan
kenyamanan
bagi pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya
masing-masing. Kurangnya
pembagian tugas yang proporsional sesuai bidang tugas
dan kemampuan maupun pengalaman kerja yang
dimiliki masing-masing pegawai.
Hal ini untuk menunjang
keberhasilan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan, sehingga memperlancar dan mempermudah teknis maupun suksesi kegiatan tersebut dengan tetap menerapkan kebijakan yang
mengakomodir
semua kepentingan sesuai
aturan yang berlaku.
Kinerja pegawai BPP
Provsu
secara bersama-sama sangat menentukan
keberhasilan instansi ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Banyak pegawai BPP Provsu
saat
ini
yang memiliki
usia
yang relatif
muda dan aktif,
sehingga keinginannya untuk giat
bekerja dalam
menyelesaikan
pekerjaan kantor
yang diberikan akan meningkatkan kinerja pegawai
secara keseluruhan.
Jika tujuan setiap pegawai sinergi dengan tujuan organisasi, maka kepentingan individu termuat dalam
tujuan organisasi. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kinerja BPP Provsu,
sehingga kuantitas dan kualitas outputnya
bermanfaat bagi pengambilan keputusan.
Secara formal ada perbedaan mengenai fungsi
dan tugas para pegawai pada BPP
Provsu, akan tetapi secara aktual perbedaan fungsi tersebut
tidak ditunjukkan oleh perbedaaan tugas dan
kewajibannya.
Peningkatan kinerja secara keseluruhan sangat tergantung pada kinerja seluruh komponen pegawai
baik yang teknis maupun yang administrasi. Mengingat tugas kantor
tidak hanya dilakukan oleh pejabat teknis
maupun administrasi, maka kinerja BPP Provsu juga sangat ditentukan oleh semua komponen pegawai.
Sebagai sebuah
instansi pemerintah
yang
bertugas
melakukan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
BPP
Provsu ini memiliki
peran sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi yang penting
bagi kepala daerah. Setiap
hasil kegiatan yang dilaksanakan
akan dijadikan sebagai salah satu dasar
perumusan kebijakan
pembangunan daerah yang ditetapkan Gubernur Sumatera Utara,
sehingga ketidak
akuratan atau kesalahan informasi yang dihasilkan dapat mengakibatkan kerugian
bagi masyarakat.
Berdasarkan latar belakang yang
telah
dikemukakan, maka inti
pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang peningkatan
kinerja pegawai itu sendiri dengan judul penelitian, “Pengaruh Pendidikan, Fasilitias
Kerja, dan Kebijakan Pimpinan
Terhadap Kinerja Pegawai Pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara”.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar