Dalam
pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Banagunan (PBB) sektor
pedesaan dan perkotaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka di dalam
pelaksanaanya mengalami berbagai hambatan. Untuk
itu agar sistematis dalam penelitian ini difokuskan pada masalah Bagaimanakah
Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Enrekang.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten
Enrekang.
Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalian data secara langsung dari sumbernya dengan beberapa informan yang menurut peneliti orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang yaitu 11 orang. fokus penelitian kualitatif pada awalnya masalah yang akan diteliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah peneliti berada dalam lapangan. Adapun metode pengumpulan data melalui beberapa instrument yaitu observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah sepenuhnya dikelolah oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang belum optimal karena belum ditunjang oleh regulasi pelaksanaannya, Standar Operasional Prosedur, belum ada lembaga khusus pengelola PBB serta minimnya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, peralatan maupun pengganggaran berpengaruh langsung terhadap efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Enrekang sehingga pelaksanaan SOP perpajakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu sarana yang diberikan pada bagian terakhir penelitian adalah bagaimana memaksimalkan pengelolaan PBB di Kabupaten Enrekang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar